Riyadh, SPOTSKETSA – Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi tampaknya menyiratkan kedekatan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Kedekatan itu mendorong Arab Saudi bergegas membebaskan sejumlah tahanan politik dan berbaikan dengan rival di kawasannya.
Seperti dilansir AFP, Selasa (16/2/2021) Presiden Joe Biden berjanji dalam kampanyenya untuk menjadikan Saudi sebagai ‘paria’ setelah negara monarki itu mendapat ‘kebebasan’ selama era mantan Presiden Donald Trump. Namun para pengamat menilai Biden akan mengadopsi jalan tengah.
Otoritas Saudi untuk sementara membebaskan beberapa tahanan politik dalam apa yang dipandang banyak pihak sebagai ‘anggukan’ untuk Biden. Salah satu yang dibebaskan adalah aktivis Loujain al-Hathloul, yang dikenal dengan kampanye mengakhiri larangan mengemudi bagi wanita.
Sementara itu, dalam upaya memperkuat posisinya di kawasan dalam era baru, Saudi juga memimpin sekutunya untuk mengakhiri pertikaian sengit dengan Qatar. Hal ini diketahui sebagian atas desakan AS yang ingin negara-negara Arab bersatu melawan Iran.
Tidak hanya itu, Saudi juga berupaya meredakan ketegangan dengan Turki — sekutu AS di NATO, menyusul aksi boikot barang-barang Turki tahun lalu saat ketegangan kedua negara meningkat usai pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi, di Istanbul tahun 2018.
Seorang sumber yang dekat dengan kepemimpinan Saudi menuturkan kepada AFP bahwa otoritas Saudi tengah ‘menurunkan suhu dengan menjaga hubungan tetap terbuka dengan (Presiden Turki Recep Tayyip) Erdogan meskipun tidak saling menyukai’.
“Dihadapkan dengan rencana baru AS untuk terlibat kembali dengan Iran dan secara kritis meninjau makna hubungan AS-Saudi, Saudi sangat ingin menampilkan diri sebagai mitra dalam menyelesaikan konflik di kawasan,” sebut Kristin Diwan dari Institut Negara-negara Teluk Arab yang berbasis di Washington DC.
“Meredakan ketegangan dengan Qatar telah disertai dengan sejumlah langkah Saudi lainnya — menjajaki deeskalasi dengan Turki dan mempercepat penyelesaian sidang-sidang dan penahanan politik yang memicu kecaman dari luar negeri,” imbuhnya.
“Semua ini menandai pembalikan sikap politik yang sebelumnya diambil secara tegas dengan banyak teriakan publik soal kepentingan nasional Saudi, yang mengisyaratkan fleksibilitas baru,” cetus Diwan.
Sambil memeriksa catatan HAM Saudi secara menyeluruh, pemerintahan Biden diperkirakan akan menjaga kemitraan keamanan yang berharga antara kedua negara. Di sisi lain, AS juga bergerak untuk memulai kembali perundingan nuklir dengan Iran — rival utama Saudi.
Sementara itu, pernyataan resmi terbaru dari AS menyebut Saudi sebagai ‘mitra keamanan’, bukan sebagai ‘sekutu’ dan pembeli penting hardware militer AS seperti era Trump. Menurut pengamat, hal ini menggambarkan bahwa AS di bawah Biden berupaya menjauh dari hubungan transaksional era Trump sembari meninjau penjualan senjata ke Saudi.
Baru-baru ini, Biden mengumumkan penghentian dukungan untuk operasi militer pimpinan Saudi melawan Houthi di Yaman, yang disebutnya sebagai ‘bencana’ yang harus diakhiri’ Namun Biden juga menegaskan komitmen AS membela kedaulatan wilayah Saudi di tengah maraknya serangan rudal dan drone dari Houthi di Yaman.
Laporan media terkemuka Wall Street Journal (WSJ) bulan lalu menyebut militer AS memperluas kehadirannya di Saudi, dengan rencana pengembangan pelabuhan dan pangkalan udara di wilayah barat untuk bersiap jika perang pecah dengan Iran.
“Bertentangan dengan ekspektasi, semua bukti sejauh ini menunjukkan bahwa pemerintahan Biden akan menjalankan kebijakan moderat terhadap Kerajaan (Saudi) yang terdiri atas langkah-langkah simbolis untuk memuaskan beberapa elemen di Partai Demokrat, sambil menjaga pilar hubungan bersejarah yang kuat antar kedua negara,” cetus analis dan penulis Saudi, Ali Shihab. (izt/ita)
Sumber : detik.com
