Y. John Ngamal
Pemerhati Ekonomi dan Budaya
PRESIDEN Joko Widodo baru-baru ini melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Perombakan kabinet kali ini, dalam pandangan saya, tak lebih sebuah peristiwa berkala, atau sebuah perombakan kecil untuk “menyegarkan” pemerintah. Dasar dari pandangan ini adalah indikator kinerja para menteri yang menduduki kabinet, yang sangat sulit dinilai pada situasi pandemi COVID-19 saat ini.
Perombakan kecil yang dilakukan Presiden Jokowi ini mirip dengan apa yang dilakukan Perdana Menteri Inggris Boris Jhonson. Kemiripan yang saya maksud bukan dari substansi perombakannya, melainkan sama-sama mendekati Hari Raya dan sama-sama perombakan pertama.
Bedanya, Boris Jhonson melakukan perombakan yang signifikan pertama pada 13 Februari 2020, sehari sebelum perayaan Valentine atau dikenal dengan The St Valentine’s Day Massacre, yang didahului spekulasi yang bahwa Jhonson akan melakukan perombakan kabinet secara besar-besaran.
Pada perombakan kabinet tersebut, Jhonson memecat lima menterinya, termasuk Sekretaris Irlandia Utara Julian Smith. Keputusan sontak dikritik beberapa politisi dan komentator.
Menteri Keuangan Sajid Javid mengundurkan diri dari kabinet, sebagai penolakan atas permintaan Jhonson untuk memberhentikan para penasihatnya. Ia melakukan perombakan kecil sebagai tanggapan atas pengunduran diri dua menteri kabinet.
Jokowi juga melakukan serupa seperti dilakukan Jhonson Setelah Pemilihan Umum 2019. Beredar spekulasi bahwa Jokowi sedang merencanakan perombakan kabinet. Sama seperti Boris Jhonson, penyebabnya adalah ulah dua orang menteri. Kalau Jhonson merombak kabinet sebagai tanggapan atas pengunduran diri dua menteri, maka Jokowi merombak kabinet sebagai tanggapan atas kasus korupsi dua menterinya.
Kenapa dikatakan demikian? Jika melihat beberapa menteri yang diganti, tak ada satupun indaktor kinerja yang layak untuk dinilai, baik maupun buruk pada menteri yang diganti.
Sektor pariwisata, misalnya. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar, baik dalam skala dunia maupun di nasional, menjadi sektor penting yang dapat diandalkan pemerintah ke depan sebagai pilar utama penyumbang devisa bagi ekonomi nasional dan daerah. Namun dalam kondisi pendemi membuatnya sulit mencapai tujuan tersebut.
Demikian pula untuk menilai kinerja Menteri Kesehatan, World Health Organization (WHO) mengapresiasi komitmen Indonesia dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Apresiasi tersebut tertuang dalam surat undangan yang ditujukan bagi Menteri Kesehatan yang diganti, Terawan Agus Putranto, bersama dua menteri kesehatan negara lainnya.
Apakah hal ini bisa terjadi karena pengaruh opini publik atau Jokowi hanya ingin membuktikan kepada para pemilihnya bahwa perlu melakukan perubahan pada beberapa kebijakan. Jika demikian, sama seperti Jhonson dengan The St Valentine’s Day Massacre. Maka reshuffle Jokowi layak disebut sebagai The Christmas Massacre.
